Penguasaan IPTEK oleh Bangsa Indonesia

Ir. Sugihono Kadarisman

Iptek pada hakekatnya diperlukan oleh manusia sebagai wahana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu, bahkan dalam alam globalisasi dewasa ini perkembangnya kebutuhan manusia itu berlangsung dengan sangat cepat dan dinamis. Oleh karena itu perkembangan IPTEK-pun berlangsung dengan sangat cepat dan dinamis.

Dengan demikian, maka pada dasarnya masalah penguasaan IPTEK tidak terpisahkan dari masalah pembangunan ekonomi, atau dengan perkataan lain, IPTEK tidak terlepas dari hukum "permintaan-penawaran" atas produk- produk hasil karya manusia sendiri yang terjadi di pasar.
Catatan : Pasar sebagai tempat pertemuan antara permintaan-penawaran tersebut.

Terdapat hubungan timbal-balik secara inter-aktif, saling menunjang dan membangun antara permintaan dan penawaran tersebut, dalam arti kata bahwa permintaan dan penawaran tidaklah terjadi secara alamiah semata, tetapi justru pada umumnya karena adanya inisiatif dua arah antara keduanya. Di satu pihak adanya inisiatif permintaan akan memacu penawaran, di lain pihak adanya inisiatif penawaran akan memacu pula terjadinya permintaan. Dinamika, kreativitas dan inovasi hubungan timbal- balik atau "push-pull" inilah yang perlu senantiasa dikembangkan secara berlanjut, dan pada hakekatnya itulah yang merupakan motor penggerak dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan pembangunan ekonomi pada akhirnya akan menjamin terwujudnya kemajuan (progress) masyarakat, Bangsa dan Negara pada umumnya.

Bangsa yang mampu menyelenggarakan dan mengendalikan keseluruhan proses seperti diuraikan di atas, bukan saja dalam konteks nasional tetapi kini juga dalam konteks regional dan global, dan secara bersaing, pada hakekatnya adalah bangsa yang mandiri dan ungggul. Demikianlah kiranya hal yang memang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.

Adalah kemampuan IPTEK yang merupakan kunci bagi terwujudnya hubungan timbal-balik semacam itu. Oleh karena itu apabila ingin menjadi bangsa yang mandiri dan unggul, apalagi di tengah-tengah masyarakat dunia yang sangat bersaing dewasa ini, Bangsa Indonesia harus mampu menguasai IPTEK dan mengendalikannya agar senantiasa dapat merupakan wahana dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk dapat melaksanakan penguasaan IPTEK tersebut, dalam konteks alur-pikir demikian, maka perlu adanya pemahaman bahwa IPTEK berperan dalam keseluruhan proses hubungan timbal-balik tersebut, yang mencakup 3 hal sebagai berikut :

1. Iptek untuk mampu membuat produk-produk (berupa barang & jasa) untuk ditawarkan kepada konsumen di pasar. Hal ini berarti harus dimilikinya teknologi produksi untuk membuat produk-produk tersebut, serta mengembangkan produk-produk baru guna mengantisipasi kebutuhan pasar yang berkembang secara dinamis.
   
2. IPTEK untuk mampu hadir di pasar guna menemukan dan menentukan produk-produk yang dibutuhkan. Hal ini berarti harus dimilikinya teknologi pemasaran agar konsumen dapat "mengkonsumsi" produk-produk yang ditawarkan dengan tepat, dan juga menentukan spesifikasi produk-produk atau sistem jaringan produk-produk yang dibutuhkannya agar produsen dapat memenuhinya.
3. IPTEK untuk mampu menghadirkan atau menyelenggarakan pertemuan antara produk-produk yang ditawarkan dan produk-produk yang diminta di pasar secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta sinergis. Hal ini berarti harus dimilikinya teknologi distribusi yang handal mulai dari titik produsen sampai ke pasar dan akhirnya ke konsumen.

Situasi dan Kondisi

Perkembangan dunia adalah sedemikian rupa sehingga bagaimanapun juga negara-negara industri maju, yang telah memiliki basis teknologi kuat selama berpuluh-puluh tahun, lebih-lebih dalam alam globalisasi dewasa ini, akan lebih berkemampuan dalam menguasai dan mengembangkan IPTEK dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Lebih-lebih dengan kenyataan bahwa teknologi informasi praktis hampir seluruhnya mereka kuasai. Mau tidak mau, suka tidak suka, negara-negara sedang berkembang akan banyak tergantung dan menjadi pasaran bagi produk- produk IPTEK negara-negara industri yang telah maju tersebut. Pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang yang pesat justru cenderung akan memperbesar ketergantungan mereka di bidang IPTEK kepada negara- negara industri maju.

Namun di lain pihak, tidaklah terlalu buruk keadaannya bagi negara-negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi besar, termasuk Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar, kekayaan alam yang cukup, posisi geografis yang strategis dan lain sebagainya. Dalam alam globalisasi di mana negara-negara di dunia hampir semuanya menganut kebijaksanaan ekonomi terbuka yang berorientasi pasar, maka negara-negara berkembang ini memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Mengingat pertumbuhan ekonomi yang sudah optimal pada tingkat yang jauh lebih rendah, adalah kepentingan negara-negara industri maju untuk menjadikan negara-negara sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonominya tinggi sebagai pasar bagi produk-produknya. Dengan demikian negara-negara sedang berkembang berpeluang untuk dapat terus melanjutkan pertumbuhan ekonominya yang tinggi guna melaksanakan pembangunan, justru dengan komitmen negara-negara industri maju sendiri untuk membuka pasarnya lebih lebar bagi produk-produk negara berkembang, sekaligus (terpaksa) melaksanakan alih-teknologi agar negara- negara berkembang makin dapat menguasai IPTEK untuk berkelanjutan pertumbuhan ekonominya, yang kini telah menjadi kepentingan negara- negara industri maju pula. Hubungan antara negara industri maju dengan negara berkembang seperti dahulu pada jaman merkantilisme, di mana negara berkembang hanya diperlukan sebagai pemasok produk-produk primer dan sekaligus sebagai pasar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena biaya produksi yang terus membubung tinggi di negara-negara industri maju itu sendiri sehingga mereka makin tidak mampu mendukungnya lagi.

Inilah hakekat globalisasi yang melanda dunia semenjak tahun 1980-an, sebagai akibat kemajuan teknologi informasi dan persaingan di antara negara-negara industri maju sendiri yang semakin ketat. Fenomena terpenting globalisasi adalah ketergantungan ekonomi antar negara baik secara bilateral maupun multilateral, yang telah menjadi kebutuhan bagi setiap negara. Kini tidak ada satu negarapun di dunia yang mampu menganut sistem "autarki", atau melaksanakan sendiri kegiatan ekonominya tanpa ada keterkaitan dengan negara lain. Setiap negara akan memerlukan negara atau negara-negara lain sebagai pasarnya dan harus bersedia menjadikan dirinya pula sebagai bagian dari pasar global. Sementara itu setiap negara yang memiliki keunggulan kompetitif juga akan memerlukan dirinya untuk berperan sebagai lokasi industri milik negara tau negara-negara lain dalam upaya mendekatkan diri dengan pasar agar tetap mampu bersaing. Seperti dapat dilihat dewasa ini "relokasi industri", terutama industri-industri yang menggunakan teknologi rendah sampai dengan madya, sudah merupakan kejadian biasa.

Dampak globalisasi akan bersifat positif bagi negara-negara sedang berkembang dalam arti kata pertumbuhan ekonominya akan dapat dipacu, dan apabila dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, khususnya dalam penguasaan IPTEK, maka negara berkembang tersebut dapat meraih nilai-tambah yang besar untuk mentransformasikan dirinya menjadi negara industri baru serta berada dalam posisi segera mengejar ketertinggalannya dari negara-negara industri maju. Sementara negara berkembang yang tidak dapat memanfaatkannya untuk penguasaan IPTEK, maka negara tersebut akan menjadi pasar saja bagi negara-negara industri maju yang akan menikmati seluruh nilai-tambahnya, dan secara bertahap akan kehilangan jatidirinya sebagai bangsa dan negara.

Inilah tantangan yang dihadapai negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pada hakekatnya dalam alam globalisasi nanti semua bangsa dan negara harus bersaing dalam menyelenggarakan dan mengendalikan proses permintaan dan penawaran tersebut.

Bagi Indonesia tantangan yang dihadapi adalah sungguh berat, yaitu bukan saja harus mampu bersaing di pasar global tetapi juga nantinya, dalam waktu tidak terlalu lama lagi (sesuai kesepakatan GATT/WTO, AFTA, APEC), di pasar dalam negeripun harus mampu bersaing, karena Indonesia sebagai bagian dari pasar global tidak dapat lagi menghalang-halangi masuknya produk-produk negara lain, termasuk produk-produk negara berkembang pesaing Indonesia. Hal ini menuntut adanya sentra-sentra produksi di Indonesia yang benar-benar efisien dan makin dalam strukturnya sehingga membentuk basis teknologi yang makin kokoh.

Jelas bahwa agar Kepentingan Nasional dan Jati-Diri bangsa Indonesia dapat ditegakkan , maka kendali atas keseluruhan proses ini harus berada di tangan Bangsa Indonesia, meskipun dalam menembus pasar dan dalam membuat serta mendistribusikan produk-produk akan terlibat pihak asing.

Kunci untuk mampu memegang kendali ini tidak lain adalah Penguasaan IPTEK dalan seluruh mata rantai kegiatan industri dan perdagangan (INDAG) yang mencakup kemampuan menerapkan dan mengembangkan IPTEK dalam ketiga aspek hukum permintaan-penawaran (pasar) tersebut yaitu :

1. Teknologi produksi
2. Teknologi pemasaran
3. Teknologi distribusi

Penguasaan IPTEK oleh Bangsa Indonesia (suatu Pandangan)

Penguasaan IPTEK bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dengan cepat dicapai. Upaya menguasai suatu IPTEK oleh Bangsa Indonesia merupakan suatu proses transformasi budaya bangsa dari kehidupan masyarakat yang bersifat agraris menjadi masyarakat industri. Sejarah telah menunjukkan bahwa diperlukan waktu satu atau beberapa generasi untuk dapat menyelenggarakan trasformasi budaya demikian. Lebih-lebih dengan Indonesia yang terdiri atas masyarakat yang sangat majemuk yang mendiami daerah kepulauan sangat luas terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau, masalah transformasi budaya ini benar-benar sangat kompleks.

Apapun alasannya, dalam memasuki abab-XXI yang ditandai dengan sistem perekonomian global di mana perdagangan industri dan investasi akan dilakukan secara makin bebas tanpa mengenal batas negara lagi, maka apabila tidak ingin kehilangan Kepentingan Nasional dan Jati-Dirinya Bangsa Indonesia harus segera mampu menguasai IPTEK, paling tidak pada tingkat yang dihormati di dunia internasional.

Sikap dasar. Untuk melakukan upaya menguasai IPTEK menuju abab XXI tersebut perlu adanya sikap dasar sebagai berikut :

• Menyadari bahwa kemampuan sumber-sumber daya adalah terbatas, sehingga perlu memberikan prioritas-prioritas dalam upaya penguasaan IPTEK.
• Menyadari bahwa penguasaan IPTEK dilakukan terutama dalam rangka upaya memegang kendali atas proses permintaan-penawaran di pasar.
• Menyadari bahwa globalisasi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia dalam mempercepat penguasaan IPTEK dan Kemandirian Bangsa. Namun hal tersebut dapat terwujud apabila diambil strategi yang tepat. Apabila tidak justru akan memperparah ketergantungan Bangsa Indonesia kepada bangsa lain.

Evaluasi terhadap upaya penguasaan IPTEK selama ini. Upaya menguasai IPTEK di Indonesia selama ini dapat diamati sebagai berikut :

• Tampak bahwa upaya tersebut baru terkonsentrasikan pada penguasaan teknologi produksi atau "supply-side technology", dan belum tergugah pada penanganan secara serius penguasaan IPTEK pada rantai pemasaran dan distribusi atau "demand-side technology". Apabila hal ini terus berlangsung demikian, maka dikhawatirkan Indonesia akan mengalami kesulitan dan pemborosan sumber-sumber daya, karena belum dimilikinya basis teknologi yang diperlukan. Padahal negara-negara industri maju dan negara-negara baru yang sudah memiliki basis industri kuat juga terus memacu penguasaan dan pengembangan IPTEKnya. Dalan kondisi demikian sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan mereka. Bagaimanapun juga basis teknologi di Indonesia harus cepat diwujudkan.
• Upaya penguasaan IPTEK yang diperlukan selama inipun dirasakan belum mempunyai arah yang jelas, dalam arti kata belum jelas apakah penguasaan teknologi produksi yang berhasil dicapai tersebut memang benar-benar merupakan teknologi pembuatan produk-produk yang benar-benar "sellable" (dicari oleh konsumen) di pasar.
• Sementara itu dalam suasana maraknya pertumbuhan industri di Indonesia (laju12-13% tiap tahunnya), ternyata teknologi produksi yang mendukungnya adalah teknologi produksi asing yang di "relokasi" ke Indonesia dengan kaitan yang masih minim terhadap teknologi produksi lokal. Mengetahui adanya kelemahan Indonesia dalam penguasaan teknologi pemasaran dan industri, bahkan akhir-akhir ini makin kuat desakan pihak asing untuk turut menjamahnya. Apabila di awal abab XXI, pada saat ketentuan-ketentuan GATT/WTO, AFTA, APEC mulai diberlakukan, Indonesia belum siap dalam menguasai teknologi di segmen ini, maka akan genaplah kegagalannya dalam menguasai IPTEK dan kemandirian ekonomi.
• Sementara keberadaan teknologi produksi asing di bumi Indonesia tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana bagi tumbuhnya industri pendukung atau basis industri Indonesia, langkah- langkah ke arah itu dewasa ini baru "mulai" dicanangkan, yang sebenarnya sudah agak terlambat, mengingat persaingan global sudah menuntut adanya basis teknologi tersebut "sekarang juga". Keterkaitan industri inipun pada saat ini masih banyak berupa "sloganisme", padahal hal ini haruslah sudah berupa tindakan-tindakan konkrit yang mewujud di lapangan dan meluas sebagai suatu "gerakan nasional".

Strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil.
Dengan memperhatikan situasi-kondisi yang dihadapi, sikap dasar dan evaluasi atas upaya penguasaan IPTEK selama ini seperti yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya dianggap perlu mengambil strategi dan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Teknologi Produksi

• Meneruskan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, namun dengan melakukan penyesuaian atau "streamlining" guna mencapai efisiensi dan efektivitas, yaitu dengan memberikan prioritas tertinggi pada pengembangan teknologi industri pendukung, menuju terbentuknya basis teknologi di Indonesia.
• Pertumbuhan industri di Indonesia yang mengalami laju pertumbuhan 12- 13% setiap tahun, dan kecenderungan industri tersebut yang berdasarkan pertimbangan kemersial telah makin memerlukan pasokan lokal akan bahan industri penolong dan komponen-komponen (karena biaya yang membubung tinggi di luar negeri), perlu segera dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi lokal bagi pembuatan produk-produk tersebut.
• Secara intensif dan dengan kemauan politik yang keras, mengembangkan program pendidikan dan latihan serta litbang pada segmen teknologi terapan, melalui keterkaitan erat antara industri dan lembaga-lembaga diklat/litbang, baik milik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan memberikan fasilitas yang memadai bagi industri. Penekanan diberikan terutama pada kemampuan memenuhi persyaratan internasional dalam gugus kendali mutu baik dalam produk, proses produksi maupun keselamatan kerja (ISO-9000, ISO-14000).
• Secara selektif dan bertahap, sesuai dengan prospek pemasarannya, melakukan substitusi impor atas produk-produk pendukung industri melalui rekayasa & rancang-bangun sendiri.
• Pada prinsipnya tidak ada perbedaan pendekatan antara sektor produksi barang dan jasa. Pendekatan bertahap dari komponen atau "minor items", modul dan akhirnya ke "major items", untuk keduanya adalah sama.

Bersamaan dengan pengembangan teknologi produksi, pada saat ini telah dirasakan mendesak sekali bahwa pembinaan kemampuan teknologi pemasaran harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sasaran pembinaan di sini adalah para konsumen, dan para produsen sendiri yang mampu menempatkan dirinya sebagai konsumen. Pembinaan teknologi pemasaran mencakup :

• Membina para konsumen agar dapat secara profesional menentukan dan memanfaatkan produk-produk yang tersedia ataupun yang perlu disediakan di pasar. Penggunaan dan pemeliharaan produk-produk (meskipun yang berasal dari impor), baik secara sendiri-sendiri maupun dalam suatu jaringan fungsional (sistem) untuk memenuhi kebutuhan, harus dapat dikuasai oleh konsumen. Penguasaan penggunaan dan pemeliharaan produk oleh konsumen ini sangat penting artinya dalam rangka menjamin dinamika hubungan produsen-konsumen (penawaran-permintaan). Pada tahap inilah produk-produk hasil karya dalam negeri (apabila sudah memenuhi syarat) dapat dipromosikan penggunaannya, sekaligus dalam upaya membina kecintaan pada produk-produk nasional.
• Sementara itu produsenpun harus dibina agar memiliki jiwa "Salesmanship", dengan menguasai seluk-beluk penggunaan produk baik secara individual maupun dalam sistem jaringan sesuai kebutuhan dana yang dikehendaki konsumen. Pada tahap ini pulalah apabila produk-produk hasil rekayasa & rancang-bangun dalam negeri telah memenuhi persyaratan- persyaratan kualitasnya, maka produsen harus mampu meningkatkan daya- tarik produk tersebut terhadap para konsumen. Produsen harus senantiasa mampu mengantisipasi kebutuhan dan selera konsumen dan siap mengembangkannya menjadi produk-produk baru yang menarik, bermutu dan bersaing.
• Untuk itu kiranya perlu dilakukan pembenahan-pembenahan seperlunya dalam Sistem Pendidikan Nasional agar lebih kondusif ke arah budaya pemasaran ini, yang notabene menekankan pelayanan kepada orang lain (konsumen) sebagai hal terpenting dalam perilaku kehidupan. Masyarakat yang mengutamakan pelayanan dalam perilaku hidupnya, pada hakekatnya adalah masyarakat yang memiliki disiplin nasional tinggi.

Jaringan distribusi sebagai penghubung antara produsen, pasar dan konsumen mempunyai nilai yang amat strategis dalam sistem perekonomian suatu negara. Oleh karena itu Indonesia harus dapat menguasai jaringan ini. Dalam alam perdagangan dan investasi bebas nanti penguasaan jaringan ini tidak dapat lagi dengan leluasa diproteksi melalui peraturan-peraturan Pemerintah. Mau tidak mau penguasaan sistem dan teknologi distribusilah yang akan berbicara. Teknologi distribusi mencakup antara lain :

• Teknologi untuk mempertemukan secara cepat dan tepat produk-produk yang dibuat oleh produsen dengan konsumen yang membutuhkannya.
• Teknologi kemasan yang menarik agar produk-produk dapat bersaing di antara berbagai produk-produk sejenis.
• Teknologi pengiriman/pengapalannya dari fasilitas produksi ke pasar dan akhirnya ke konsumen.
• Teknologi sentra-sentra atau simpul-simpul pergudangan yang efisien antara titik produksi-pasar-konsumen.

Kesimpulan

Pendekatan "demand side technology" di samping menyesuaikan "supply side technology" yang sudah ada dapat mensinergikan pertumbuhan industri jasa dan industri barang, dan dapat merupakan terobosan strategis dalam memecahkan kemandegan atau "stagnasi" upaya penguasaan IPTEK serta pembentukan basis teknologi selama ini, karena dengan segala keterbatasan yang melekat pada Bangsa Indonesia di bidang PTEK, justru dengan pendekatan ini diberikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil. Hal ini karena di sini diambil pendekatan proses belajar melalui pemanfaatan IPTEK yang disediakan oleh negara-negara industri maju itu sendiri, di mana meskipun sebagai suatu negara yang baru memulai proses indusrialisasinya namun dalam "demand side technology" ini Indonesia dapat langsung berkiprah pada tingkat teknologi yang canggih.

"Demand side technology" yang dimulai dengan mengutamakan aspek pemanfaatan teknologi dan pemeliharaan produk-produk serta pemberian pelayanan terbaik pada konsumen (pengguna) akan berdampak positif bagi percepatan upaya pencerdasan bangsa dan disiplin nasional, di samping lebih mengarahkan atau "zero-in" upaya-upaya membentuk basis teknologi agar selanjutnya dapat berkiprah lebih jauh pada tahap penguasaan IPTEK yang bersaing di arena global.

Pendidikan Sarjana Teknik Tenaga Listrik untuk Sektor Tenaga Listrik yang Kompetitif

Oleh : Uno Bintang Sudibyo

Tulisan ini membahas mengenai hal-hal penting dari pendidikan sarjana teknik tenaga listrik di salah satu perguruan tinggi negeri (FTUI).
Penggunaaan energi listrik untuk industri yang telah mencapai lebih dari 50 % saat ini dan jumlah desa yang baru 55 % dilistriki akan membutuhkan SDM berkualitas dalam jumlah yang besar yang selain memiliki pengetahuan di bidang kelistrikan juga harus memiliki pengetahuan-pengetahuan lainnya di luar bidang kelistrikan.
Profil sarjana tenaga listrik yang baru lulus dan pengembangan pengetahuan bagi sarjana yangtelah bekerja di bidang kelistrikan, yang diperlukan masyarakat listrik Indonesia akan dibicarakan di sini. Minat dan jumlah lulusan sarjana teknik tenaga listrik yang menurun dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya juga akan dibahas.
Selain itu juga dibahas mengenai konsep Kurikulum Nasional yang akan diterapkan yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap hal-hal yang disebutkan di atas.

Pendahuluan

Di FTUI rata-rata hanya kurang lebih 20 mahasiswa atau 15 % dari sekitar 130 mahasiswa yang diterima di empat program studi jurusan elektro yang setiap tahunnya memilih bidang tekniktenaga listrik. Dengan 4 program studi (kurikulum 1991) yaitu program studi telekomunikasi,kontrol, komputer dan teknik tenaga listrik dan saat ini sepertiga staf pengajar jurusan elektroadalah di bidang teknik tenaga listrik, prosentasenya seharusnya paling tidak 25 %. Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang bidang pekerjaan sarjana teknik tenaga listrik di dalam industri ketenagalistrikan dapat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu kurikulum dan sylabus bidang teknik tenaga listrik yang selama ini dijalankan di perguruan tinggi yang mempunyai program studi ini, perlu ditinjau lagi secara lebih mendalam. Kalau perlu, perubahan-perubahan yang mendasar harus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhuan masyarakat listrik Indonesia di masa yang akan datang. Karena di satu pihak merupakan bagian dari Kurikulum Nasional yang lebih bersifat umum, padahal di lain pihak merupakan suatu bidang kekhususan, tempatnya di dalam Kurikulum Nasional harus jelas.

Kurikulum Bidang Teknik Tenaga listrik

Pendidikan sarjana elektro di FTUI pada kurikulum 1991 dilaksanakan dalam 10 semester dengan tiap semesternya terdiri dari 15 sampai 18 S.K.S. (Sistem Kredit Semester) dan keseluruhannya berjumlah 160 S.K.S. Semester 10 yang merupakan semester terakhir,digunakan untuk penyusunan tugas akhir (skripsi) dengan bobot 6 S.K.S. Satu S.K.S. berupa 1 jam kuliah, 1 jam kegiatan akademik mandiri yang dilaksanakan selama 1 semester penuh dan umumnya terdiri dari antara 14 sampai 16 kali kuliah. Seorang mahasiswa yang rata-rata menyelesaikan 16 S.K.S. setiap semesternya akan dapat menyelesaikan pendidikan sarjana elektronya dalam waktu 5 tahun.Mahasiswa yang berbakat akan dapat menyelesaikannya dalamwaktu 4 sampai 4,5 tahun, sedangkan yang tidak berbakat membutuhkan waktu antara 5,5 sampai 7,5 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Waktu 7,5 tahun atau 15 semester merupakan batas waktu studi seorang mahasiswa.

Mata Kuliah	Kurikulum 1996		Kurikulum 1991
	(144 S.K.S.)		(160 S.K.S.)
	S.K.S.	%	S.K.S.	%
Mata Kuliah Umum	14	9,7	16	10,0
Mata Kuliah Dasar Keahlian (M.K.D.K.)	77	53,5	90	56,3
Mata Kuliah Keahlian (M.K.K.)	53	36,8	54	33,7
Total	144	100,0	160	100,0

Dengan akan dilaksanakannya kurikulum yang berlaku secara nasional, pendidikan sarjanaelektro akan dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun atau 8 semester dengan jumlah 144 S.K.S. Bagi seorang mahasiswa yang berbakat pendidikan ini akan dapat diselesaikan dalam waktusekitar 3,5 tahun.

Pendidikan sarjana elektro dapat dibagi menjadi kegiatan akademik:

1. Mata Kuliah Umum (M.K.U.), seperti : Agama, Pancasila, Bahasa Inggris, d.s.b.
2. Mata Kuliah Dasar Keahlian (M.K.D.K.), seperti : Matematika, Fisika, Dasar Tenaga Listrik, Dasar Telekomunikasi,Dasar Sistem Energi, d.s.b.
3. Mata Kuliah Keahlian (M.K.K.), seperti : Analisis Sistem Tenaga Listrik, Elektronika Daya, Teknik Tegangan Tinggi, d.s.b.

Kebutuhan akan Sarjana Teknik Tenaga Listrik

Selama 5 tahun Pelita VI ini kebutuhan total sarjana teknik tenaga listrik di bidang-bidang rancang bangun, industri, kontrakting dan operasi & pemeliharaan tidak kurang dari 3567 orang atau sekitar 713 orang tiap tahunnya. 2)

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa dalam Pelita VI ini bidang kontrakting dan bidang operasi & pemeliharaan masing-masing membutuhkan sarjana teknik tenaga listrik sekitar dua kali lebih besar dibandingkan bidang rancang bangun dan bidang industri.Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pelita VI operasi, pemeliharaan dan pembangunan sarana pelistrikan akan lebih banyak dilakukan daripada kegiatan-kegiatan rancang bangun dan industri.

Angka kebutuhan sarjana teknik tenaga listrik sebesar 3567 orang dalam 5 tahun amat besar bila dibandingkan dengan kemampuan perguruan tinggi negeri dan swasta yang mempunyai program studi teknik tenaga listrik untuk memenuhinya.

Tahun	1990	1991	1992	1993	1994	Total
F.T.U.I.	18	26	26	21	16	107
I.T.B.	31	31	21	17	12+	98

Catatan : ⁺belum termasuk lulusan semester 2

Tabel 3 memperlihatkan jumlah sarjana teknik tenaga listrik yang dihasilkan ITB2) dan FTUI yang secara bersama-sama hanya menghasilkan sedikit lebih dari 200 orang sarjana teknik tenaga listrik selama 5 tahun terakhir dari 1990 sampai 1994. Kalaupun angka lulusan sarjana teknik tenaga listrik dari perguruan-perguruan tinggi negeri yang lain, seperti GAMA, UNSRI d.l.l dan perguruan-perguruan tinggi swasta ditambahkan, kebutuhan tersebut di atas masih akan sulit dipenuhi.

Karena kenyataan semacam inilah maka PLN sebagai salah satu instansi pengguna sarjana teknik tenaga listrik yang besar, mulai tahun 1994 berusaha mendidik sendiri sarjana setingkat S1-nya. Barangkali hal ini dapat membantu mengatasi persoalan tersebut di atas. Namun dengan kegiatan baik rutin maupun pembangunan di bidang kelistrikan dengan volume pada Pelita VI sama dengan yang telah dicapai selama 25 tahun PJPT I, pendidikan sendiri sarjana yang dibutuhkannya akan merupakan beban tambahan bagi PLN.

Pendidikan merupakan suatu kegiatan jangka panjang yang hasilnya belum tentu dapat diperoleh dalam waktu yang dekat.

Karena kelangkaan sarjana teknik tenaga listrik ini para praktisi dan pelaku bisnis ketenagalistrikan sampai merasa perlu untuk terjun langsung mencarinya ke kampus-kampus. Padahal para lulusan teknik tenaga listrik ada juga yang akhirnya tidak bekerja di bidangnya. Ini sudah barang tentu patut disayangkan, karena dapat saja terjadi bahwa pelaku bisnis ketenagalistrikan karena tidak bisa memperoleh tenaga yang dibutuhkannya, akhirnya menggunakan sarjana teknik tenaga listrik asing yang seharusnya cuma boleh digunakan untuk pekerjaan kelistrikan yang bersifat khusus, berteknologi tinggi dan belum dikuasai.

Dengan adanya kondisi-kondisi demikian, semua potensi sumber daya manusia dan fasilitas di bidang ketenagalistrikan baik di bidang pendidikan maupun di bidang-bidang yang praktis perlu bekerjasama dan berkoordinasi agar kebutuhan akan sarjana teknik tenaga listrik dapat terpenuhi dan target pembangunan nasional dapat tercapai.

Upaya-upaya untuk meningkatkan minat dan mengatasi kelangkaan sarjana teknik tenaga listrik.

Dengan diterapkannya kurikulum nasional 144 S.K.S., maka waktu pendidikan seorang sarjana yang tadinya 5 tahun akan dapat dipersingkat menjadi 4 tahun, sehingga minat dan jumlah lulusan akan dapat ditingkatkan, tentunya tanpa harus mengorbankan kualitasnya.

Dengan melihat komposisi dari kurikulum yang dua pertiganya terdiri-dari mata kuliah dasar dan umum dan sepertiganya mata kuliah keahlian, kurikulum dapat dibuat lebih fleksibel dan lebih"link and match" dengan bisnis ketenagalistrikan. Pada tiap mata kuliah keahlian yang diberikan dapat dimasukkan modul-modul yang mengarah pada hal-hal praktis di lapangan. Modul-modul ini diberikan oleh para praktisi maupun para pelaku bisnis di bidang ketenagalistrikan yang dapat berasal dari PLN, dunia industri, kontrakting, consulting d.s.b. Sebagai contoh beberapa modul pada mata kuliah Elektronika Daya dapat diberikan oleh praktisi pembuat Uninterruptible Power Supplies atau Electric Drives, beberapa modul mata kuliah Analisis Sistem Tenaga Listrik diberikan oleh pengajar dari PLN, beberapa modul mata kuliah Pembangkitan Tenaga Listrik, diberikan oleh kontraktor pembangunan power plant, d.s.b. Modul-modul yang berupa topik-topik khusus ini, yang menyangkut disain, rancang bangun atau operasi pemeliharaan suatu peralatan listrik, dapat berupa seminar, presentasi yang diberikan para praktisi, setiap kalinya dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan trend yang ada pada suatu waktu tertentu. Bila didokumentasikan dengan baik, akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan dan studi-studi kasus yang diberikan pada modul-modul tersebut akan sangat bermanfaat bukan berupa factory visits, diskusi-diskusi di industri, magang sementara atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di luar bangku kuliah, yang laporannya dapat menjadi tugas atau dipresentasikan di dalam suatu seminar kecil.

Kegiatan akademis yang lain, seperti kerja praktek dapat dilaksanakan pula dengan mudah di tempat-tempat para praktisi atau pelaku bisnis ketenagalistrikan tertentu dengan diawasi secara langsung oleh mereka dan staf pengajar yang mata kuliahnya berkaitan dengan bisnis ketenagalistrikan tersebut. Dengan demikian seusai melaksanakan pendidikannya seorang sarjana baru dapat langsung "siap pakai" bukan sekedar "siap latih" di bisnis-bisnis ketenagalistrikan yang telah dikenalnya sebelumnya. Karena itu jumlah mata kuliah keahlian tidak perlu banyak, S.K.S.-nya besar, dan sylabusnya disempurnakan, misalnya dengan duapertiganya merupakan modul-modul tetap yang bersifat umum dan mendasar, dan sisanya yang sepertiga lagi modul-modul tidak tetap yang diubah-ubah sesuai kebutuhan. Pada akhirnya perlu ada pengelompokan dan spesialisasi staf pengajar, para praktisi dan pelaku bisnis (peers group) yang bertanggung jawab atas kemajuan suatu bidang tertentu. Pengelompokan semacam ini tidak dapat dihindarkan bila profesionalisme ingin ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya kondisi semacam ini, maka instansi-instansi seperti PLN dapat menggunakan staf dan fasilitas yang dimilikinya, untuk menyebarkan keahlian dan pengalamannya di bidang-bidang yang dikuasainya ke perguruan-perguruan tinggi. Hal ini sebenarnya telah dilakukan PLN selama ini, maka hanya saja belum terkoordinir dengan baik. Sebaliknya perguruan-perguruan tinggi dapat membantu pendidikan sarjana setingkat D3 atau S1 yang diselenggarakan PLN, dengan staf pengajar dan fasilitas yang dimilikinya baik pada mata kuliah mata kuliah umum dan dasar, maupun pada mata kuliah-mata kuliah keahlian "non PLN" lainnya. Pada beberapa mata kuliah dasar, seperti Dasar Tenaga Listrik, Dasar Sistem Energi, d.s.b dapat pula dimasukkan sistem modul-modul seperti pada mata kuliah keahlian, sehingga pengenalan mahasiswa akan dunia luar juga dapat dilakukan lebih dini.

Untuk pendidikan lanjut di dalam negeri seperti S2 (magister) dan S3 (doktor) pola pendidikan seperti disebutkan di atas tetap dapat dilaksanakan dengan spesialisasi yang lebih tajam dan bobot penelitian yang lebih besar dibandingkan pendidikan pada tingkat S1. Pengiriman para sarjana kita ke luar negeri untuk pendidikan lanjutnya tetap harus dilaksanakan sebanyak- banyaknya, namun dengan dana yang umumnya terbatas untuk melaksanakan hal itu alternatif seperti yang disebutkan di atas patut dipertimbangkan.

Kesimpulan

Daftar Pustaka

1. H.B. Gooi, C.Y. Teo, A Project Oriented Power Engineering Curriculum, paper pada I.E.E.E/PES Summer Meeting, San Fransisco, CA., July 24-28, 1994.
2. Bherbudi Bowolaksono, Ir., Prospek Kebutuhan Tenaga Kerja di Bidang Teknik Tenaga Listrik, majalah Teknik Elektro, Vol. I, No. I, hal. 33-37, 1995.
3. Buku Program Pendidikan Strata 1, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1991.
4. Buku Statistik PLN 1993/1994.Dr. Ir. Uno Bintang Sudibyo adalah dosen Fakultas Teknik jurusan Elektro UI.