Prospek Bisnis Panasbumi

KUBE (Kebijaksanaan Umum Bidang Energi) merupakan pedoman seluruh instansi pemerintah maupun swasta dalam mengembangkan potensi energi setiap Repelita. Khusus untuk sumber energi panasbumi, pengembangannya masih sangat lamban jika dibandingkan dengan pengembangan sumber energi lainnya. Sehingga sampai saat ini pemanfaatan sumber panasbumi baru mencapai sekitar 5%. Ditinjau dari potensi panasbumi yang diperkirakan sebesar 19.000 MW, menjadikan panasbumi suatu alternatif yang potensial sebagai energi alternatif di masa depan.

Pada tahun 1974, mulai dilaksanakan eksplorasi sumber panasbumi oleh Pertamina dan pada tahun 1982, PLN berhasil membangun pembangkit listrik PLTP Kamojang Unit 1 sebesar 30 MW kemudian diteruskan pembangunan Unit 2 & 3 dengan kapasitas 2x55 MW pada tahun 1986, setelah itu Pertamina terus melakukan pemboran uap di lapangan Kamojang sehingga saat ini tersedia uap di mulut sumur antara 40 - 60 MW.

Saat dimulainya pengusahaan panasbumi di lapangan Kamojang tersebut (pada tahun 1974), belum ada ketentuan yang jelas mengenai pengaturan dan pengelolaan dalam pemanfaatan suatu lapangan panasbumi. Kemudian pada tahun 1981 muncul Keppres No. 22 Tahun 1981 tentang pemberian kuasa pengusahaan dan eksplorasi sumberdaya panasbumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada Pertamina di Indonesia. Ternyata proses pengembangannya masih dinilai lambat, sehingga perlu dimunculkan Keppres No. 45 Tahun 1991 yang mengatur bahwa selain Pertamina diijinkan pula BUMN yang lainnya serta Swasta Nasional dan Koperasi dapat ikut serta mengusahakan sumberdaya panasbumi untuk pembangkit listrik. Dengan memberi peran yang luas kepada swasta nasional inipun masih banyak ditemui kendala dalam pengembangan panasbumi. Akhirnya muncul Keppres No. 37 Tahun 1992 yang mengijinkan pihak swasta dalam pengusahaan tenaga listrik termasuk sumber energi dari panasbumi.

Namun berbagai resiko masih melekat dalam pengembangan panasbumi di Indonesia, antara lain adalah masalah kelembagaan yang timbul antara eksistensi Pertamina dan PLN, masalah regulasi lainnya dalam bidang energi, secara akumulatif menyebabkan pengembangan panasbumi berjalan lambat dan akhirnya membawa konsekuensi biaya tinggi yang tercermin oleh tingginya harga jual listrik PLTP. Sejak 1994 sebanyak 11 buah ESC (Energy Sales Contract) sudah ditandatangani.

Menarik pengalaman dari keberhasilan Pertamina, banyak investor swasta yang ingin investasi dalam pengembangan panasbumi tetapi harga jual listrik masih mahal sekitar 8 sen dolar (lihat Tabel 1), hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang tepat dan mereka menganggap proyek ini berisiko tinggi. Oleh sebab itu perlu mengkaji kembali pola pengusahaan panasbumi untuk mencari bentuk regulasi atau usaha lain yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai keuntungan di bidang energi secara nasional. Oleh karena itu pada awal 1998 Pemerintah sedang menggodok Keppres baru tentang panasbumi yang memberikan beberapa kemudahan antara lain laju penyusutan sebesar 50% untuk intangential dan 10% untuk fixed asset.

Karakteristik Panasbumi

Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pengembangan Panasbumi

• Keppres No. 22 Tahun 1981 tentang Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Ekploitasi Sumberdaya Panasbumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Kepada Pertamina di Indonesia. Isi Keppres ini antara lain adalah bahwa apabila Pertamina belum atau tidak bisa melaksanakan pengusahaan tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk pihak lain sebagai Kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan Pertamina dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Join Operation Contract).
• Keppres No. 45 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 22 Tahun 1981. Intinya adalah memberikan ijin kepada BUMN lain selain Pertamina, dan Badan Usaha Milik Nasional lain yang berstatus badan hukum termasuk koperasi untuk keperluan usaha ketenagalistrikan dan usaha lainnya.

Sampai saat ini sudah 11 perusahaan swasta memiliki kontrak jual beli energi listrik dengan PLN di mana di dalam ketentuan kontraknya menyebutkan bahwa energi listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan swasta tersebut harus dibeli oleh PLN dengan menggunakan pasal "take or pay" dengan batas faktor kapasitas tertentu terhadap nilai maksimum produksi pembangkit. Selain itu harga uap atau harga listrik yang dibeli PLN relatif mahal, namun karena keterkaitan kontrak maka walaupun memberatkan, PLN harus menyediakan dana subsidi untuk menutupi kekurangan pembayaran pembelian terhadap tarif jual listrik swasta.

Prospek Pasar

Pada akhir Repelita VI, diperkirakan sistem Sumatera telah interkoneksi secara integrated yang terdiri dari sistem-sistem Wilayah I, II, III dan IV.

• Wilayah I Sistem Aceh - akan mengalami cadangan yang rendah sampai dengan tahun 1998 yaitu 4 - 18%. Bila transmisi 150 kV Langsa - Banda Aceh selesai (Loan ADB Power XXIV) tahun 1998 maka Wilayah I dan II akan interkoneksi sehingga gabungan cadangan sistem akan membaik.
• Wilayah II Sistem Medan - sedang mengalami cadangan yang tinggi tetapi memiliki keandalan sistem kurang baik. Hal ini disebabkan adanya kapasitas PLTGU yang terlalu besar jika dibandingkan dengan beban puncak sistem. Sampai Repelita VII, PLN tidak akan menambah pembangkit baru tetapi pengembangan selanjutnya akan dipasok dari proyek IPP (Independent Power Producer). Sebagian dari proyek IPP tersebut adalah PLTP yang berlokasi di daerah yang belum pernah dikembangkan potensi uap panasbuminya, sehingga ada faktor resiko ketidak pastian tersediannya IPP sesuai jadwal.
• Wilayah III Sistem Padang - memiliki cadangan yang sangat besar dengan telah beroperasinya PLTA dan PLTU skala besar. Namun bila interkoneksi Wilayah III dan IV terealisasi melalui Kiliran - Lao Lahat (Loan ADB Power XXIV) yang rencananya akan selesai 1998 maka Wilayah IV yang berada pada posisi sangat kritis pembangkitannya akan membaik kondisinya.

Potensi SDM Panasbumi

Peluang dan Prospek Pengembangan

Dari jumlah tersebut, sampai saat ini baru sekitar 364,5 MW yang sudah dimanfaatkan menjadi tenaga listrik, yaitu di Kamojang sebesar 140 MW, Gunung Salak 165 MW, Sibayak 2 MW dan Lahendong 2,5 MW. Tahun 1998 segera menyusul PLTP Lahendong 20 MW dan PLTP Gunung Salak dari swasta dengan kapasitas 165 MW.

Selain pemanfaatan panasbumi oleh PLN yang pengusahaan uapnya oleh Pertamina atau pihak swasta, pada saat ini pengembangan dan pemanfaatan panasbumi dilakukan secara total project artinya pelaksanaan kegiatan eksplorasi pengembangan sumur uap dan pembangunan PLTP-nya dilakukan sekaligus oleh swasta dalam satu tangan dan sampai saat ini telah ditandatangani ECS dengan PLN sebanyak 11 buah dengan total kapasitas sekitar 1990 MW. Dengan selesainya beberapa unit pembangkit swasta diharapkan pada Repelita VI total kapasitas PLTP akan mencapai 1310 MW.

Melihat jumlah potensi panasbumi secara keseluruhan masih sangat besar dan jumlah yang baru dimanfaatkan masih sedikit, diperkirakan sampai pada akhir Repelita VI baru tercapai sekitar 5%. Dengan demikian masih cukup banyak lahan atau peluang dan kesempatan yang sangat menjanjikan untuk dimanfaatkan di masa-masa mendatang, khususnya bagi rencana berdirinya usaha yang bergerak di bidang perpanasbumian.

Usaha pengusahaan sumberdaya panasbumi diarahkan pada usaha eksplorasi, eksploitasi dalam memproduksi uap panasbumi, kemudian memanfaatkan uap tersebut menjadi energi listrik, termasuk di dalamnya adalah kegiatan engineering dan konstruksi PLTP, operasi dan pemeliharaannya.

Namun demikian pengelompokan kegiatan tetap dibedakan adalah kegiatan hulu yaitu pengusahaan lapangan sumberdaya panasbumi yang mempersiapkan ketersediaan uapnya dan di sisi hilir yaitu mempersiapkan fasilitas peralatan untuk membangkitkan tenaga listrik.

Apabila pada suatu lapangan telah tersedia uapnya seperti lapangan panasbumi Kamojang, investor dapat langsung membangun PLTP-nya saja, namun untuk lapangan panasbumi lainnya yang belum ada sumur uapnya tentu investor harus melakukan total project yaitu mulai dari pencarian uap sampai dengan menghasilkan energi listrik

Berikut ini beberapa lapangan panasbumi yang memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi PLTP.

• Lapangan Panasbumi Margabayur di Lampung dengan potensi lapangannya sekitar 250 MW dan layak untuk dikembangkan pada tahap awal dengan kapasitas 2x55 MW. Pada lapangan panasbumi ini perlu melaksanakan pemboran sumur-sumur untuk memperoleh uap.
• Lapangan Panasbumi Lahendong yang memiliki potensi lapangan uapnya sebesar 250 MW dan layak untuk dikembangkan 2x20 MW.
• Lapangan Panasbumi Ulubelu-Lampung yang mempunyai potensi lapangannya sekitar 550 MW. Pada lapangan ini potensi panasbumi yang sudah dikembnagkan swasta sekitar 110 - 300 MW dan sisanya masih ada sekitar 200 - 250 MW belum dikembangkan.
• Lapangan Panasbumi Lainnya adalah Kerinci. Lapangan-lapangan tersebut sekarang ini sedang diekplorasi oleh Pertamina.

Strategi Pendanaan

• Tahap pertama (3 tahun pertama) - pendanaanya diarahkan pada kegiatan mulai dari survei eksplorasi sampai pada kegiatan studi reservoir. Diperkirakan memerlukan dana sebesar Rp 83 milyar. Dana ini merupakan modal dasar perusahaan pada tahap pertama pendirian.
• Tahap ke dua - pengembangan lapangan dengan pengeboran sumur-sumur produksi gathering system dan pembangunan PLTP. Pada tahap kedua ini diperlukan tambahan dana sebesar Rp 1244 milyar dengan porsi equitas Rp 445 milyar dan hutang jangka panjang Rp799 milyar. q

Artikel Lain: Sel Surya Menggunakan Bahan Organik