check@bimamail.com
Wed, 10 Jun 1998
Netter yang terhormat
Partai Murba yang didirikan almarhum Pahlawan Kemerdekaan Nasional
Ibrahim Tan Malaka (7 November 1948) di Yogyakarta sebagai alat
untuk
mempertahankan kemerdekaan, yang diproklmamirkan 17 Agustus
1945, dan
sejak tahun 1973 difusikan (dilebur) oleh rezim Soeharto (Orde
Baru) ke
dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) bersama PNI, Partai
Kristen
Indonesia, IPKI dan Partai Katolik. Walau pun PDI kini terbagi
dua
(pimpinan Megawati dan Soerjadi) Murba berada di barisan
Megawati SP.
Seiring turunnya Soeharto dari pusat kekuasaan, pemerintahan
baru di
bawah pimpinan BJ. Habibie mengizinkan rakyat untuk bikin partai.
Makanya, sejak Mei 1998, berbagai partai politik baru lahir.
Murba, sebenarnya selama ini tidak mati, cuma berbentuk Forum
Komunikasi
Keluarga Besar Murba sejak 1978 dan sifatnya internal. Karena
desakan
arus bawah, Murba dengan motor Ny. Nelly Adam Malik, Wasid Suwarto,
Bambang Singgih, SK. Tri Murti menampung keinginan ini dan mengaktifkan
kembali Partai Murba.
Jumpa pers diadakan pada 28 Mei 1998 lalu di Gedung Juang Menteng
31
Jakarta, dan kini latar belakang pengantifan Partai Murba ini
kami
sajikan kepada pembaca semua. Info ini juga kami lengkapi dengan
Pernyataan Sikap Partai Murba dan susunan pengurus Partai Murba.
Terima
kasih
----------------------------------------------------------------------
DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI MURBA
Alamat : Jalan Keuangan I No.3, Cilandak Barat, Jakarta
Selatan, Telp.
021-7690668
---------------------------------------------------------------------
FK Murba Memperkenalkan Diri: Menjawab Pertanyaan dan
Memenuhi
Kebutuhan
SEJUMLAH parpol lama muncul, tampil dengan nama-nama baru dan
nama
peralihan baru antara lain Masyumi Baru, Persatuan Nasional
Indonesia
(PNI), Pertisipasi Kristen Indonesia (Parkindo). Berbagai
pihak
bertanya: mana Murba? Bahkan ada diantaranya yang menganjurkan
agar
Partai Murba juga dibentuk lagi.
Seperti diketahui setelah keluarnya undang-undang tentang parpol
dan
golongan karya, maka partai-partai politik yang ada, dilebur
menjadi dua
partai yaitu PPP dan PDI serta Golkar. Dengan demikian
Partai Murba
berlebur ke dalam PDI bersama PNI, Parkindo, Partai Katolik
dan IPKI.
Partai Murba sama halnya dengan partai-partai lain merubah bentuk
menjadi unsur-unsur Murba dalam PDI. Waktu berjalan dan perubahan
pun
terjadi, maka terdorong oleh kekecewaan mellihat keadaan PDI
khususnya
dan perkembangan situasi dan kondisi kemasyarakatan dan kenegaraan
pada
umumnya, maka unsur-unsur partai tadi sendiri secara lebih
mengkongkretkan diri dalam bentuk seperti peralihan lahirnya
kembali
partai politik yang pernah ada.Dalam kerangka inilah berbagai
pihak
bertanya: mana Murba?
Setelah bergabung ke dalam PDI sesuai ketentuan undang-undang
sebagai
organisasi, Partai Murba memang hilang dalam misi tersebut.
Sedangkan
sejumlah anggota partai yang pejabat atau pegawai negeri tentu
saja
ikut dalam Golkar.
Tapi sebagai kelompok masyarakat dalam ikatan ideologi yang telah
berjuang bersama selama puluhan tahun tentu saja tidak bisa
hilang lebur
begitu saja tapi tetap ada, eksis, sebagai Keluarga Besar Murba.
PDI
dan Golkar tidak dapat menampung aspirasi dan kebutuhan manusia
seutuhnya, para anggota Partai Murba khususnya.
Karena itu para anggota Partai Murba yang tersebar di mana-mana
itu
membutuhkan suatu wadah atau sarang penampungan aspirasi dan
kebutuhan
manusia seutuhnya sendiri.
Kebutuhan akan wadah atau sarana inilah telah melahirkan Forum
Komunikasi Keluraga Besar Murba di tahun 1978 yang memang
tidak perlu
diperkenalkan keluar kepada masyarakat karena hanya untuk memenuhi
kebutuhan internal.
Situasi dan kondisi Indonesia telah berubah sejak Orde Baru di
bawah
kekuasaan Presiden Soeharto, menghadapi tahun 1998 ini
benar-benar
mengalami kebangkrutan dan keruntuhan dengan mundurnya Soeharto
sebagai
Presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
Perubahan ini merubah pula sikap dan pendirian Keluarga Besar
Murba yang
sekarang menganggap perlu untuk tampil keluar, memperkenalkan
diri.
SITUASI DAN KONDISI BARU, ORIENTASI BARU
Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto membangun Indonesia sejak
tahun
1967 dengan Pedoman GBHN dan PJP melalui serangkaian Repelita
dengan
mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Memang ada perkembangan dan
kemajuan
ekonomi terbukti bahwa perkembangan dan kemajuan ekonomi
dibayar sangat
mahal dengan lumpuhnya keberdayaan ekonomi rakyat dan merajalelanya
kesenjangan dan ketimpangan ekonomi sosial.
Konsep perekonomian Presiden Soeharto dengan Orde Baru
adalah konsep
yang kapitalistik dengan ciri khas Indonesia ialah kapitalisme
palsu,
sarat berat dengan warisan struktural kolonialisme Hindia Belanda
atau
koncoisme, nepotisme, kolusi, korupsi serta monopoli dan oligopoli
dalam
cengkraman budaya feodalisme yang ketinggalan zaman.
Undang-undang/Keppres 20 Mei 1994 tentang masuknya Modal Asing
berlanjut
dengan APEC dengan Deklarasi Bogor melempar ekonomi Indonesia
dalam
gelombang neo liberalisme di lautan globalisasi dunia.
Akibat akumulasi khususnya, sudah dapat diduga: 1001 kecurangan
dan
penyimpangan dalam pemilu, demokrasi semu, kebijaksanaan serba
tertutup
pendekatan keamanan demi stabilitas nasional untuk mempertahankan
status
kekuasaan politik.
Konsep sistem dari struktur kemampuan kekuasaan Orde Baru dalam
proses
perkembangan kenegaraan dan kemasyarakatan selama 32 tahun secara
kausal
dan dialektis mau atau tidak mua secara alami dan ilmiah menimbulkan
arus bawah dan arus balik yang menentangnya, yang makin lama
makin kuat.
Munculnya PDI megawati Soekarno Putri, tampilnya Amien Rais,
bangkitnya
mahasiswa dan pemuda, bergaungnya Gema Madani di bawah pimpinan
Emil
Salim merupakan pengetajawatahan menguatnya kedahsyatan arus
bawah dan
arus balik yang kian membesar.
Gejolak sosial berupa ledakan kerusuhan di berbagai daerah sebelum,
selama maupun setelah pemilu 1997, memberikan bukti-bukti lain
proses
protes masyarakat.Kebakaran lahan dan hutan yang merupakan bencana
nasional beberapa waktu yang lalu memberikan bukti lain kesalahan
kebijakan, manajemen dan kelemahan pengawasan.Makin lama makin
jelas
bahwa akar sebab semua yang terjadi itu menyangkut hal-hal yang
bersifat
fundamental, prinsipil ialah konsen, sistim, struktur
dan strategi
dalam bidang ekonomi, politik, sosial yang berdampak ke semua
bidang
kenegaraan dan kemasyarakatan.Benang merahnya adalah ketidakadilan
konsep, sistim, struktur dan strategi tersebut dan kendala utamanya
adalah masalah moralitas dan mentalitas.
Jadi, api dalam sekam telah menyebar dan menimbulkan kebakaran
di
mana-mana, namun upaya pemadaman api ialah akar-akar masalah
tak pernah
dilakukan bahkan sekamnya ditambah terus. Karenanya prosesnya
berakumulasi secara kausal mencapai kulminasi.
Peristiwa regional di Asia Tenggara dan Timur guncangnya kurs
mata-mata
uang lokal terhadal dolar AS mengakibatkan bencana nasional
di Indonesia
yang dimulai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dollar
AS,
berlanjut menjadi krismon dan berakumulasi serta berkulminasi
ke krisis
di segala bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain.
Dengan kejadian-kejadian ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto
mengatakan ketidaksanggupannya lagi menjalankan tugasnya
dan berhenti
sebagai Presiden dan ditimbangterimakan kepada Wapres BJ Habibie
pada
tanggal 21 Mei 1998 yang sangat kontroversial itu dalam arti
konsitusional, legal maupun moral.
Sebagai akibat proses bersejarah ini, timbullah situasi den kondisi
baru
di Indonesia dalam rangka perjuangan reformasi total dan fundamental
dalam melanjutkan perjuangan pentafsiran konsensional dan penyebaran
opersional UUD tahun 1945 dan Pancasila. Situasi dan kondisi
baru yang
sedang terus berkembang ini membutuhkan orientasi baru pula.
Dan Orientasi baru inilah yang mendorong Forum Komunikasi
Murba yang
semula hanya bersifat internal untuk tampil keluar memperkenalkan
diri.
Tujuan Forum Komunikasi Murba ini adalah menjadi salah satu kelompok
yang ingin berpartner dengan semua kelompok lain dalam perjuangan
bersama mentuntaskan realisasi reformasi sosial dan fundamental
berdasarkan interprestasi konsepsional maupun penjabaran operasional
UUDRI 1945 dan Pancasila secara benar dengan mengambil
hikmah pelajaran
kesalahan dan kekurangan Orde Lama (1959 -1965) maupun Orde
Baru
(1966-1998) dalam sejarah kontemporer Indonesia dalam
mengisi
Kemerdekaan Nasional yang diproklamasikan pada tahun 1945.
(Jakarta,
28 - 5 - 1998 Forum Komunikasi Murba)
--------------------------------------------------------------------
PERNYATAAN SIKAP FORUM KOMUNIKASI MURBA
---------------------------------------------------------------------
Kami dari Forum Komunikasi Murba setelah mempelajari perkembangkan
negara belakangan ini, maka demi menjaga Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
yang menjunjung tinggi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945,
Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini menyatakan sikap
sebagai
berikut:
1. Memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para mahasiswa
di
seluruh Indonesia dalam upaya mempelopori proklamasi.
2. Mendesak Pemerintah agar melakukan reformasi total secepatnya,
bertahap, menyeluruh dan berkesinambungan serta mengadakan Sidang
Umum
atau Sidang Istimewa MPR sesuai dengan keinginan rakyat.
3 Mendesak Pemerintah agar melaksanakan gerakan Anti
Korupsi, Kolusi,
Nepotisme dan in efficiency . Tidak hanya dalam bentuk slogan
dan
pernyataan saja tetapi juga dalam bentuk nyata.
4 Seluruh Forum Komunikasi Murba berterima kasih kepada ABRI
yang telah
bertindak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpag Prajurit
5 Mendesak Presiden BJ. Habibie untuk segera membebaskan seluruh
Tapol
dan Napol yang berjuang untuk reformasi dan demokrasi.
6. Forum Komunikasi Murba siap untuk mendarmabaktikan segala
potensi
yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara dalam era
reformasi.
Jakarta, 28 Mei 1998
----------------------------------------------------------------------
Susunan Pengurus Forum Komunikasi Murba
---------------------------------------------------------------------
DEWAN PENASEHAT
Ny. Nelly Adam Malik
Wasid Suwarto
Bambang Singgih
Hasyim Darif
H. Husein Umar
Yahya Marpaung
Sutopo
Achmad Jayusman
Ny. Ina Lokolo
DEWAN PENGURUS
KETUA UMUM :
DR. Hadijoyo Nitimiharjo
KETUA I
: Ben Tanur
KETUA II
: Koman Tarigan
KETUA III
: Ir. Jonny Priyono Maruto
KETUA IV
: Ilham Malik
KETUA V
: Ir. Yesse Montja
Ketua VI
: DR. Ir. Bambang Subianto, MBA
SEKRETARIS JENDERAL : Drs. Zulfikar Tan
WAKIL SEKJEN
: Drs. M. Husni Thamrin
WAKIL SEKJEN
: Setioko
WAKIL SEKJEN
: Humutur Marpaung
BENDARA UMUM
: Ir. Yos Setiabudi
WAKIL BENDAHARA : Antarini
Malik
WAKIL BENDAHARA :
H. Harnim
WAKIL BENDAHARA :
Wati Wijanarko Sukarni
KOORDINATOR UMUM : Imron Malik
KEPALA LITBANG : DR. Luhantara Sukarni
KEPENGURUSAN INI JUGA DILENGKAPI DENGAN BIRO-BIRO